NUSA MEDIA CENTER, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan tegasan dan klarifikasi resmi terkait beredarnya buku bertajuk “Islam Ala Prabowo”. MUI membantah keras anggapan bahwa buku tersebut merupakan produk, kegiatan, maupun program resmi organisasi keagamaan tersebut.
Klarifikasi ini dikeluarkan guna meluruskan polemik publik yang berkembang serta memperjelas posisi kehadiran Ketua Umum MUI, KH M. Anwar Iskandar, dalam acara peluncuran buku tersebut.
Bukan Produk MUI dan Diluar Responsibilitas Lembaga
Dalam surat klarifikasi resminya, MUI menegaskan bahwa seluruh pandangan, gagasan, isi narasi, hingga proses penerbitan buku “Islam Ala Prabowo” merupakan tanggung jawab penuh pihak penulis dan penerbit. MUI memastikan tidak ada keterlibatan kelembagaan dalam penyusunan maupun penerbitannya.
“Buku Islam Ala Prabowo bukan merupakan program, kegiatan, maupun produk MUI,” bunyi salah satu poin penyataan sikap lembaga tersebut.
MUI juga meluruskan persepsi publik terkait kehadiran Ketua Umum MUI KH M. Anwar Iskandar pada agenda launching buku tersebut yang digelar dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI pada 26 Agustus 2025 lalu.
MUI menjelaskan bahwa KH M. Anwar Iskandar hadir murni dalam kapasitasnya sebagai undangan untuk memimpin pembacaan doa pada Rakornas Baznas RI, bukan dalam rangka mendukung atau meresmikan buku tersebut sebagai produk MUI. Kehadiran beliau ditegaskan tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan resmi kelembagaan terhadap materi isi buku.
Sorotan dan Polemik Penulisan
Buku “Islam Ala Prabowo” kembali menjadi perbincangan publik setelah sejumlah tokoh agama yang nama dan tulisannya tercantum di dalam buku memberikan sanggahan.
Salah satunya datang dari Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi yang menyatakan tidak pernah mengirimkan naskah atau tulisan untuk buku tersebut. Sanggahan senada juga disampaikan oleh KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar (Gus Kautsar), yang menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menulis artikel sebagaimana dikaitkan atas namanya di dalam publikasi tersebut.
Melalui klarifikasi ini, MUI berharap masyarakat dapat menempatkan permasalahan secara proporsional dan memahami konteks keterlibatan para tokoh agama yang hadir pada agenda tersebut.