Surabaya – Sebanyak 13 kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berganti dalam satu tahun terakhir. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut alasannya adalah para kepala dinas tidak mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun.
Eri menyampaikan hal itu pada Rabu (7/10/2026). Ia menegaskan pergantian tersebut bukan didasarkan pada faktor suka atau tidak suka, melainkan pada evaluasi kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
Menurut Eri, setiap pekerjaan di Kota Surabaya diukur dari output dan outcome, dan setiap kepala dinas bertanggung jawab memastikan program yang dijalankan menghasilkan keduanya sesuai target. Ia juga menyebut kepala daerah sebagai “pemimpin orkestra” yang harus mengarahkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat agar bergerak bersama.
Eri lalu memaparkan tujuh indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan, yakni pengurangan kemiskinan, pengangguran terbuka, angka stunting, angka kematian ibu dan anak, serta gini rasio, ditambah peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Jika ketujuh indikator itu tidak berubah, menurutnya kepala daerah dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Selain soal pergantian pejabat, Eri menjelaskan perubahan tata kelola yang dijalankan Pemkot Surabaya. ASN didorong tidak hanya bekerja di kantor, tetapi juga melayani warga di balai RW. Pelayanan publik dirancang berdasarkan siklus kehidupan warga, dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Ratusan aplikasi juga dipangkas menjadi dua platform, yakni KantorKu untuk pemerintah dan WargaKu sebagai kanal laporan warga