Rencana menggratiskan pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menentukan prioritas kebijakan. Pemerintah tidak hanya perlu mempertimbangkan keterjangkauan biaya kuliah, tetapi juga memastikan kualitas perguruan tinggi tetap terjaga dan mampu menampung lebih banyak mahasiswa.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan, kebijakan pendidikan tinggi gratis yang sebelumnya direncanakan Presiden Prabowo Subianto memiliki persoalan yang lebih kompleks dibandingkan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan pendanaan untuk berbagai aspek penyelenggaraan perguruan tinggi.
Dalam unggahan di akun Instagram resminya pada Sabtu, 10 Oktober 2026, Stella menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi tuntutan untuk menekan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal (UKT), bahkan hingga gratis. Namun, pada saat yang sama, kesejahteraan dosen dan ketersediaan dana penelitian juga perlu diperhatikan.
“Kita inginnya UKT murah atau bahkan gratis. Tapi, gaji dosen harus tinggi dan juga dana riset harus banyak,” ujar Stella.
Menurut Stella, terdapat tiga aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kebijakan pendidikan tinggi, yakni kualitas, keterjangkauan, dan kuantitas. Ketiganya saling berkaitan sehingga penentuan prioritas pada satu aspek dapat memunculkan tantangan pada aspek lainnya.
Ketika pemerintah mengutamakan keterjangkauan biaya kuliah, persoalan berikutnya adalah bagaimana menjaga mutu pendidikan. Biaya yang murah atau gratis, menurut Stella, tidak seharusnya membuat kualitas perguruan tinggi menurun.
“Tentu saja kita tidak mau perguruan tinggi kita itu gratis, tapi abal-abal,” kata dia.
Di sisi lain, perguruan tinggi yang mampu menjaga kualitas sekaligus menawarkan biaya terjangkau juga menghadapi tantangan dalam memperluas daya tampung. Untuk menjangkau mahasiswa dalam jumlah sangat besar, pemerintah membutuhkan dukungan anggaran negara yang sangat besar pula.
Stella menggambarkan hubungan ketiga aspek tersebut melalui ilustrasi segitiga. Gambaran itu menunjukkan bahwa kualitas, keterjangkauan, dan kuantitas tidak mudah dicapai secara bersamaan tanpa strategi dan perhitungan yang matang.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menentukan strategi yang jelas, bukan sekadar mengambil posisi tengah di antara ketiga aspek tersebut. Menurut Stella, pendekatan yang tidak memiliki prioritas tegas berisiko menghasilkan capaian yang kurang optimal, baik dari segi mutu pendidikan, keterjangkauan biaya, maupun jumlah mahasiswa yang dapat dilayani.
“Sulit untuk tiga-tiganya nyambung. Bahkan kita tak bisa di tengah-tengah; kita harus memilih strategi. Kalau di tengah-tengah, kualitasnya tengah-tengah, terjangkaunya tengah-tengah, kuantitasnya juga tengah-tengah. Itu tidak baik,” kata Stella.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembahasan pendidikan tinggi gratis tidak berhenti pada penghapusan biaya kuliah. Pemerintah juga perlu menentukan bagaimana pembiayaan perguruan tinggi dapat mendukung mutu pendidikan, kesejahteraan dosen, pendanaan riset, serta perluasan akses mahasiswa secara berkelanjutan.