Pemerintah Provinsi Bali memperpanjang kebijakan sistem ganjil-genap untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diputuskan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, setelah penerapan sebelumnya dinilai efektif mengurangi antrean kendaraan dan memperlancar pelayanan BBM kepada masyarakat. Perpanjangan ini dilakukan menyusul gangguan distribusi BBM yang sempat menyebabkan penurunan cadangan bahan bakar dan antrean panjang di sejumlah SPBU. Keputusan tersebut disampaikan pada Senin, 19 Oktober 2026, setelah rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, serta jajaran Pertamina di Denpasar, Bali.
Menurut Koster, penerapan ganjil-genap telah membantu mengurai kepadatan kendaraan yang hendak mengisi BBM. Pasokan ke sejumlah SPBU juga dilaporkan mulai berjalan lebih lancar, bahkan beberapa lokasi tidak lagi mengalami antrean panjang seperti sebelumnya. Untuk mendukung pemulihan kondisi tersebut, pemerintah bersama Pertamina melakukan sejumlah langkah, termasuk menambah armada kapal pengangkut BBM dari Jawa, mempercepat distribusi ke SPBU, serta mengoperasikan sejumlah SPBU selama 24 jam. Selain itu, dukungan personel TNI dan Polri turut dilakukan untuk membantu pelayanan serta menjaga kelancaran distribusi bahan bakar. Pemerintah juga akan terus mengevaluasi kebijakan tersebut dan membuka kemungkinan menghentikannya lebih awal apabila pasokan serta kondisi antrean telah kembali normal.
Dalam pelaksanaannya, pengaturan ganjil-genap ditujukan untuk membantu mengendalikan arus kendaraan yang datang ke SPBU sehingga pelayanan pengisian BBM dapat berlangsung lebih tertib. Sejumlah kendaraan dikecualikan dari aturan ini, antara lain ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut logistik, kendaraan angkutan umum, serta kendaraan yang mendukung distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata Bali yang bergantung pada kelancaran transportasi. Masyarakat diimbau mengikuti ketentuan yang berlaku dan memantau informasi resmi pemerintah mengenai jadwal maupun perubahan kebijakan. Dengan koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan, dan masyarakat, pemulihan distribusi BBM di Bali diharapkan dapat berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.