Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan lingkungan serius di Indonesia. Hingga Jumat (6/11/2026), kebakaran yang terjadi di enam provinsi prioritas telah menghanguskan sekitar 2.835 hektare lahan. Dampak kebakaran tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memperburuk kualitas udara di sejumlah wilayah, bahkan mencapai kategori berbahaya di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (6/11/2026) pukul 09.00 WIB, tercatat sebanyak 588 titik panas (hotspot) dan 149 titik kebakaran (fire spot) di enam provinsi prioritas. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan dampak paling besar, yakni 2.195 hektare lahan terbakar.
Selain Kalimantan Tengah, kebakaran juga terjadi di Kalimantan Selatan dengan luas lahan terbakar mencapai 405 hektare. Sumatera Selatan mencatat 69 hektare, Kalimantan Barat 149 hektare, Jambi 17 hektare, dan Riau sekitar 2,52 hektare. Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah terdampak.
Kondisi semakin mengkhawatirkan ketika dampak kebakaran mulai memengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup mengenai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Jumat pagi, Kota Palangka Raya mencatat nilai PM2.5 sebesar 843 dan masuk kategori berbahaya. Sementara itu, Kabupaten Katingan mencatat nilai 222 atau berada dalam kategori sangat tidak sehat.
Sejumlah wilayah lain juga mengalami penurunan kualitas udara. Kabupaten Barito Selatan mencatat nilai 200, Kota Banjarmasin 179, Kabupaten Kapuas 152, dan Kabupaten Kotawaringin Timur 136. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paparan asap kebakaran berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Partikel halus PM2.5 menjadi salah satu ancaman dalam kondisi pencemaran udara akibat karhutla. Partikel berukuran sangat kecil tersebut dapat masuk ke saluran pernapasan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila seseorang terpapar dalam jumlah tinggi maupun dalam waktu yang lama.
Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan asap. Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, meminta masyarakat menggunakan masker, khususnya ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga dianjurkan menjaga kebersihan diri, mencukupi kebutuhan air putih, mengonsumsi makanan bergizi, serta rutin mencuci tangan.
Selain itu, masyarakat yang mengalami gejala seperti batuk, sesak napas, dan iritasi mata diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah tersebut penting dilakukan untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan sesuai kondisi kesehatan masing-masing.
Penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan pemadaman ketika api sudah meluas, tetapi juga perlu didukung langkah pencegahan secara berkelanjutan. Pemantauan titik panas, pengawasan kawasan rawan kebakaran, kesiapan personel, serta ketersediaan peralatan pemadaman menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kebakaran.
Kondisi lahan yang kering dan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar juga perlu mendapat perhatian. Kebiasaan membakar lahan dapat memicu api yang sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi cuaca dan angin mendukung penyebaran kebakaran. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan.
Di sisi lain, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla. BNPB, pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, serta masyarakat perlu bekerja sama dalam melakukan pemantauan dan penanganan titik api sedini mungkin. Pelaporan cepat dari masyarakat juga dapat membantu petugas menentukan langkah penanganan sebelum kebakaran meluas.
Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan hilangnya tutupan vegetasi, tetapi juga berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Kebakaran dapat merusak habitat satwa, mengganggu kualitas tanah, serta meningkatkan pencemaran udara. Apabila terjadi berulang kali, kerusakan tersebut berpotensi menghambat pemulihan lingkungan dalam jangka panjang.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan memiliki hubungan erat dengan kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Upaya menjaga kelestarian hutan dan lahan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Dengan meningkatnya jumlah lahan yang terdampak serta memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah, penanganan karhutla perlu menjadi perhatian bersama. Pencegahan pembakaran lahan, penguatan pengawasan, kesiapsiagaan petugas, dan perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan secara beriringan agar dampak kebakaran tidak semakin meluas.