Jakarta — Puluhan ribu buruh memadati sejumlah kawasan di Jakarta pada Kamis, 24 September 2026, dalam aksi penyampaian aspirasi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan. Massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu orang dan berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bekasi, hingga daerah penyangga Jakarta lainnya.
Aksi tersebut dipusatkan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Massa direncanakan bergerak dari kawasan Semanggi menuju kawasan Thamrin, termasuk sekitar Menara UOB dan dekat Grand Indonesia. Selain menyampaikan aspirasi secara langsung, perwakilan buruh juga dijadwalkan menyampaikan petisi kepada pemerintah terkait sejumlah persoalan yang mereka harapkan dapat diakomodasi dalam pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawalan terhadap proses pembahasan regulasi ketenagakerjaan. Para buruh membawa 11 tuntutan, yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan upah, tetapi juga mencakup kepastian kerja, sistem outsourcing, pekerja kontrak, jaminan sosial, pesangon, perlindungan pekerja perempuan, pekerja platform digital seperti pengemudi ojek daring, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling.
Salah satu perhatian utama dalam aksi tersebut adalah persoalan kepastian kerja. Kelompok buruh meminta adanya perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja kontrak dan menginginkan agar praktik outsourcing tidak merugikan pekerja. Selain itu, mereka juga menyuarakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja melalui platform digital serta kelompok pekerja yang dinilai membutuhkan perlindungan khusus dalam perkembangan dunia kerja yang semakin berubah.
Sementara itu, aksi dengan jumlah massa yang besar turut mendapat perhatian dari Polda Metro Jaya karena berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat di sejumlah ruas jalan Jakarta. Kepolisian menyiapkan 1.550 personel lalu lintas untuk mengatur arus kendaraan. Pengaturan tersebut difokuskan pada beberapa kawasan, antara lain Sudirman–Thamrin, Monas, dan sekitar Gedung DPR/MPR RI. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Firman Darmansyah, mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi aksi untuk mempertimbangkan penggunaan jalur alternatif. Kepolisian juga menyiapkan sejumlah rute alternatif untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama berlangsungnya aksi.
“Kami mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi kegiatan untuk mempertimbangkan jalur alternatif agar perjalanan tetap nyaman dan lancar.” — Kombes Firman Darmansyah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya
Bagi masyarakat yang hendak melintas di kawasan Jakarta Pusat, khususnya Sudirman–Thamrin, Monas, dan sekitar Gedung DPR/MPR RI, kepolisian mengingatkan adanya potensi kepadatan mulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga kegiatan selesai. Kondisi lalu lintas akan menyesuaikan perkembangan aksi di lapangan.
Aksi buruh pada 24 September ini pada akhirnya tidak hanya menjadi peristiwa penyampaian pendapat di jalan, tetapi juga berkaitan dengan proses pembahasan aturan yang akan memengaruhi hubungan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Melalui aksi tersebut, buruh menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka harapkan dapat menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Di sisi lain, pemerintah dan pihak terkait masih memiliki ruang untuk membahas berbagai tuntutan tersebut melalui proses legislasi dan dialog antara pekerja, pengusaha, pemerintah, serta DPR.