JAKARTA — Penilaian publik terhadap kinerja menteri dalam Kabinet Merah Putih tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memegang jabatan, tetapi juga bagaimana masyarakat melihat integritas, manfaat program, ketepatan kebijakan, hingga komunikasi pemerintah.
Gambaran tersebut muncul dalam survei nasional Vox Politica Research yang dilakukan pada 15–25 September 2026. Survei ini melibatkan 1.200 responden di 27 provinsi melalui wawancara telepon dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei berada di sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam kategori menteri dengan kinerja yang dinilai paling tidak memuaskan berdasarkan indikator Top of Mind (Negative Salience), terdapat tujuh nama yang paling banyak disebut responden. Nusron Wahid berada pada angka 41,5 persen, disusul Raja Juli Antoni 17 persen dan Natalius Pigai 13 persen.
Berikutnya terdapat Agus Andrianto dengan 10 persen, Rini Widyantini 7 persen, Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, serta Arifatul Choiri Fauzi 4 persen. Sementara itu, 2 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Integritas menjadi perhatian utama
Jika melihat alasan di balik penilaian tersebut, isu integritas menjadi salah satu perhatian terbesar responden. Sebanyak 41,5 persen menyebut potensi korupsi sebagai alasan yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap kinerja menteri.
Selain itu, 31,5 persen responden menilai program pemerintah belum memberikan manfaat yang cukup terasa di masyarakat. Sebanyak 27,5 persen menyoroti kebijakan yang dianggap kurang tepat sasaran, sementara 15,5 persen menyinggung komunikasi publik yang buruk dan 12,5 persen menilai pejabat terkait kurang responsif.
Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim mengatakan, hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memperhatikan bukan hanya figur menteri, tetapi juga integritas dan dampak kebijakan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut dia, hasil survei tersebut merupakan gambaran persepsi masyarakat yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu.
Mayoritas responden pilih opsi pemberhentian
Survei tersebut juga menanyakan langkah yang dianggap perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai berkinerja buruk.
Sebanyak 67,5 persen responden memilih opsi pemberhentian dari jabatan. Sementara 15,5 persen mengusulkan pemindahan tugas, 10 persen memilih mempertahankan menteri, dan 5 persen lainnya menginginkan pemberian target perbaikan. Adapun 2 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Vox Politica menegaskan bahwa angka tersebut menggambarkan pilihan responden dalam survei. Keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Sorotan publik juga mengarah ke DPR
Survei yang sama tidak hanya mengukur persepsi terhadap kinerja menteri. Vox Politica Research juga melihat penilaian masyarakat terhadap partai pendukung pemerintah dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan di DPR.
Penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi persoalan yang paling banyak disorot, dengan 43,5 persen responden. Berikutnya, 23,5 persen menyoroti lemahnya pemberantasan korupsi dan 18 persen menilai pengawasan terhadap program prioritas pemerintah masih kurang.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap pemerintahan tidak berhenti pada kinerja kementerian. Masyarakat juga melihat bagaimana fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi dijalankan oleh partai politik di parlemen.
Fadhly menekankan bahwa hasil survei perlu dibaca sesuai konteks pertanyaan dan indikator yang digunakan. Dengan demikian, temuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai potret persepsi publik sekaligus bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan lembaga politik, bukan sebagai peringkat objektif kualitas para pejabat.