Pemerintah menargetkan perampingan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir 2026. Presiden Prabowo Subianto menyebut sekitar 700 perusahaan pelat merah akan ditutup atau dilebur sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memusatkan pengelolaan pada perusahaan yang mampu memberikan keuntungan bagi negara.
Prabowo menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta Utara, Kamis. Ia mengatakan, dari total awal sekitar 1.074 BUMN, pemerintah telah melakukan konsolidasi dan penataan terhadap ratusan perusahaan.
Menurut Prabowo, jumlah BUMN yang telah ditutup atau dirampingkan mencapai sekitar 364 perusahaan hingga malam sebelum pernyataannya disampaikan. Pemerintah kemudian menargetkan jumlah perusahaan yang ditutup atau dilebur bertambah hingga sekitar 700 pada Desember 2026.
Langkah tersebut, kata Prabowo, merupakan bagian dari pembenahan struktur perusahaan milik negara yang membutuhkan proses bertahap. Ia mengakui perubahan tidak dapat dilakukan sekaligus karena memerlukan waktu dan kerja keras.
“Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika. Kita tidak punya tongkat ajaib, kita tidak punya tongkat nabi Musa atau nabi Sulaiman. Tapi kita sudah buktikan dalam dua tahun kita bekerja, sudah kita buktikan BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup,” ujar Prabowo.
Selain merampingkan jumlah perusahaan, pemerintah juga menyoroti kinerja keuangan dan tata kelola BUMN. Prabowo menegaskan bahwa perusahaan yang terus mengalami kerugian maupun melakukan manipulasi laporan keuangan akan menjadi sasaran tindakan tegas.
Menurutnya, pengelolaan perusahaan pelat merah perlu diarahkan pada kegiatan usaha yang lebih efisien dan mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan BUMN diharapkan tidak sekadar mempertahankan struktur organisasi yang besar, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi negara.
“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” kata Prabowo.
Target perampingan hingga akhir 2026 menunjukkan bahwa pemerintah ingin melanjutkan konsolidasi perusahaan negara secara bertahap. Namun, rincian perusahaan yang akan ditutup atau dilebur, mekanisme pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap pekerja dan layanan perusahaan belum dijelaskan dalam pernyataan tersebut.
Ke depan, pelaksanaan target ini akan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menata BUMN agar lebih efisien, memiliki tata kelola yang baik, dan mampu memberikan hasil yang lebih besar bagi masyarakat.