NUSA MEDIA CENTER, JAKARTA — Rencana Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp26,3 triliun untuk proyek pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun mendatang menuai perhatian publik. Pengamat sekaligus ahli kebijakan pendidikan, Dr. Mufarrihul Hazin, menilai komitmen investasi infrastruktur pendidikan tersebut sebagai langkah besar, namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pendekatan pembangunan fisik semata.
Menurut Mufarrihul, besarnya anggaran belanja modal untuk prasarana fisik harus dibarengi dengan perencanaan matang di sektor substansi pendidikan, seperti kurikulum, ketersediaan tenaga pengajar berkualitas, serta tata kelola sekolah yang berkelanjutan.
“Alokasi anggaran sebesar Rp26,3 triliun oleh Kementerian PU menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap aksesibilitas fisik pendidikan. Namun, tantangan terbesar pendidikan nasional kita hari ini bukan hanya pada ketersediaan gedung, melainkan pada mutu pemerataan pembelajaran yang ada di dalamnya,” ujar Mufarrihul Hazin dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
Integrasi Antar-Kementerian dan Ancaman Mangrak
Lebih lanjut, Mufarrihul menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektoral antara Kementerian PU sebagai pembangun fisik dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah sebagai pengelola operasional harian.
Ia menegaskan, tanpa adanya koordinasi yang presisi mengenai alokasi guru, skema pembiayaan operasional, dan peta kebutuhan murid di setiap daerah, gedung-gedung sekolah modern berisiko menjadi aset yang kurang optimal atau bahkan terbengkalai.
“Jangan sampai terjadi kesenjangan antara kesiapan infrastruktur dan kesiapan SDM. Kementerian PU membangun gedungnya, tapi siapa yang mengisi ruh pembelajarannya? Harus ada kepastian bahwa sekolah-sekolah rakyat ini diisi oleh pendidik yang kompeten dan didukung fasilitas operasional yang memadai,” tegasnya.
Dorong Transparansi dan Distribusi Berbasis Kebutuhan
Di samping itu, Mufarrihul juga mendorong adanya transparansi anggaran serta ketepatan sasaran lokasi pembangunan. Proyek ratusan unit Sekolah Rakyat ini diharapkan benar-benar diprioritaskan untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta kawasan rentan marjinal yang memiliki tingkat backlog akses pendidikan tinggi, bukan sekadar penumpukan fisik di wilayah perkotaan.
“Pengawasan publik terhadap proyek bernilai puluhan triliun ini sangat krusial. Uang rakyat dalam jumlah besar ini harus dikawal agar benar-benar melahirkan ekosistem belajar yang adil, inklusif, dan mampu mengangkat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara mendasar,” pungkasnya.