JAKARTA, 4 September 2026 — Tiga bulan setelah penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026 belum juga berhenti. Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas cakupan perkara ini hingga kini telah menjerat tujuh orang sebagai tersangka.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa pada Kamis, 3 September 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 11 orang saksi terkait perkara ini.
“Diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026,”
kata Anang kepada awak media di Jakarta. Kesebelas saksi tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari tenaga ahli dan staf struktural BGN, Inspektur Utama BGN, karyawan perusahaan swasta mitra BGN, pegawai Peruri, pihak yayasan pengelola SPPG, hingga perantara penjualan alat makan (ompreng) yang digunakan dalam distribusi MBG.
Pemeriksaan saksi secara maraton ini merupakan kelanjutan dari langkah serupa sepekan sebelumnya. Pada Selasa, 1 September 2026, penyidik Jampidsus juga telah memeriksa lima saksi lain yang terdiri dari empat aparatur sipil negara BGN dan satu pihak yayasan penyalur program.
“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,”
ujar Anang menjelaskan tujuan dari rangkaian pemeriksaan tersebut.
Seiring berjalannya penyidikan, daftar tersangka dalam kasus ini terus bertambah. Setelah tiga tersangka awal — mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung — disusul dua tersangka dari unsur swasta, yakni mitra SPPG Asep Yusuf Somantri dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono selaku vendor motor listrik merek Emmo yang digunakan BGN.
Penyidik kemudian kembali menambah dua tersangka baru, yaitu Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Lalu Muhammad Iwan, sehingga total tersangka dalam kasus ini kini genap menjadi tujuh orang.
Para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dalam konstruksi perkara, mulai dari pengadaan barang dan jasa yang di-mark up, praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penjualan alat makan yang digunakan dalam distribusi MBG ke seluruh Indonesia.
Kejagung menegaskan seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta prinsip kehati-hatian terhadap seluruh pihak yang terlibat.
Meluasnya kasus ini kian menegaskan kekhawatiran yang jauh-jauh hari telah disuarakan oleh lembaga pengawas. Selain KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui laporan pemantauan lapangan yang terbit pada 23 April 2026 turut menemukan berbagai persoalan tata kelola MBG di sejumlah wilayah, termasuk Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Bandung dan sekitarnya — jauh sebelum rentetan penetapan tersangka ini bergulir.
Hingga kini, tim penyidik Kejagung masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain serta menghitung total kerugian negara yang ditimbulkan dari rangkaian dugaan penyimpangan dalam program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Tujuh Tersangka, Satu Pertanyaan: Ke Mana Uang Gizi Rakyat Mengalir?