Surabaya — Di Tengah makinj banyaknya umat yang bertanya persoalan agama kepada chatbot, Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Jawa Timur melihat AI berfatwa tanpa adanya rujukan yang jelas. Lembaga ini kini merancang Al Mu’awin — asisten digital berbasis agentic AI yang dibangun di atas fondasi fatwa resmi MUI dan pengetahuan Islam Wasathiyah yang telah dikurasi ketat, dengan satu misi utama: menekan risiko halusinasi AI dalam persoalan keagamaan.
Rencana pengembangan Al Mu’awin bukan sekadar wacana. Proyek ini resmi masuk agenda program kerja Komisi Informasi, Komunikasi, dan Digitalisasi (Komdigi) MUI Jawa Timur masa kepengurusan 2025-2030 dan pembahasannya sudah dimulai lewat pertemuan dengan AI Centre Universitas Brawijaya (UB) pada 18 September 2026 di Surabaya. Selain UB, MUI Jatim juga menggandeng Dinas Komdigi Pemprov Jatim dan KITA AI Community sebagai mitra pengembangan.
Alasannya sederhana namun mendesak. Ketua Komisi Komdigi MUI Jawa Timur, Khoirul Anwar, menilai pertanyaannya bukan lagi soal boleh-tidaknya umat memakai AI — sebab teknologi itu sudah telanjur menjadi bagian dari keseharian, termasuk saat orang mencari jawaban atas persoalan agama. Masalah sesungguhnya, kata pengajar Media Technology Fakultas Humaniora UIN Maliki Malang ini, adalah dari mana sumber pengetahuan itu berasal dan seberapa bisa dipertanggungjawabkan jawabannya.
Khairul Anwar menegaskan basis pengetahuan AI harus menjadi perhatian serius, mengingat masyarakat kini bisa bertanya apa saja kepada mesin, termasuk soal keyakinan, tanpa tahu persis dari mana jawaban itu dibentuk. Kekhawatiran inilah yang mendorong MUI Jatim bergerak lebih dulu, ketimbang membiarkan umat bergantung pada sistem pengetahuan pihak lain yang belum tentu terverifikasi kebenarannya secara syar’i.
Meskipun disokong teknologi mutakhir, MUI Jatim menegaskan satu batas merah yang tak bisa ditawar: AI Mu’awin tidak akan pernah menggantikan posisi ulama. Sesuai namanya dalam bahasa Arab yang berarti “pembantu”, sistem ini dirancang murni sebagai instrumen pendukung yang membantu masyarakat menemukan dan memahami pengetahuan dasar, sementara otoritas fatwa dan tanggung jawab keagamaan tetap sepenuhnya berada di tangan manusia
“AI jangan ditempatkan menggantikan ulama,” tegas Anwar
Ungkapannya meekankan bahwa segala persoalan agama yang membutuhkan penjelasan mendalam tetap harus dikembalikan kepada ulama’ dan lembaga yang berwenang.
Hal yang menarik, AI Mu’awin ternyata hanya satu potongan dari rencana besar MUI Jatim membangun ekosistem digital keumatan. Setidaknya ada tiga klaster kerja sama yang tengah dipetakan bersama AI Centre UB: Pusat Kognisi dan Edukasi Dakwah (tempat AI Mu’awin berada), Sistem Pertahanan dan Literasi Informasi, serta Infrastruktur Digital Inti.
Klaster kedua terdengar cukup serius: teknologi analitik akan dipakai untuk memantau dinamika percakapan publik di ruang digital, mendeteksi tren hoaks, judi online, hingga anomali informasi dan kultural yang berpotensi meresahkan masyarakat — namun MUI menegaskan analisisnya dibatasi pada data agregat sebagai early warning system, bukan untuk melacak identitas maupun data pribadi pengguna. Sementara klaster infrastruktur digital akan membangun pangkalan data keumatan dan sistem perkantoran elektronik bernama Smart MUI Jawa Timur, lengkap dengan digitalisasi arsip kelembagaan yang selama ini tersebar.
Setelah pertemuan awal yang dihadiri jajaran pengurus MUI Jatim — di antaranya Dr Hakim Jayli, Khoirul Anwar, Fajar Trang Bawana, dan Prof Lilik Hamidah — bersama tim AI Centre UB yang dipimpin Prof Dr Wayan Firdaus Mahmudy, kedua pihak sepakat memasuki tahap penyelarasan teknis pada minggu keempat September 2026, termasuk pembentukan gugus tugas bersama dan penyusunan draf nota kesepahaman (MoU).
Sebagai pemanasan literasi publik, MUI Jawa Timur bahkan sudah menyiapkan rubrik khusus kecerdasan buatan di Majalah MUI Jawa Timur. Bagi Anwar, semua langkah ini adalah taruhan jangka panjang: memastikan umat Islam tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi AI, tetapi juga punya kemampuan membangun dan menjaga kedaulatan pengetahuannya sendiri di tengah gempuran informasi digital yang kian sulit dibedakan mana yang sahih dan mana yang sekadar tampak meyakinkan.